Tiga sengketa Pilkada 2020 di Sultra yg gugur di tangan MK

oleh -7 views

Ketua MK Anwar Usman. (SLOTSHOPEE.COM/HO-Yotube MK)

Kendari (SLOTSHOPEE.COM) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu di tujuh kabupaten.

Tujuh kabupaten yg dijadwalkan mencari pemimpin untuk periode berikutnya, yakni Kabupaten Muna, Kolaka Timur (Koltim), Konawe Selatan (Konsel), Buton Utara (Butur), Wakatobi, Konawe Utara (Konut) & Konawe Kepulauan (Konkep).

Dari hasil pemungutan suara di ketujuh daerah tersebut, terdapat empat daerah bersengketa, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna & Wakatobi.

Sementara, tiga daerah lainnya yakni Kabupaten Konawe Utara, Buton Utara & Kolaka Timur dinyatakan oleh MK tanpa ada sengketa sehingga dapat mengerjakan pleno penetapan bupati & wakil bupati terpilih.

Berbeda dengan empat daerah bersengketa, calon bupati & wakil bupati yg tidak merasa puas & merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Empat pasangan calon bupati & wakil bupati yg menggugat yakni Rajiun Tumada-La Pili nomor urut 2 atas Pilkada Muna, Arhawi-Hardin La Omo nomor urut 1 atas Pilkada Wakatobi.

Kemudian, Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama nomor urut 3 atas Pilkada Konawe Selatan (Konsel), & Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq nomor urut 4 atas Pilkada Konawe Kepulauan.

Total 100 perkara sengketa hasil pilkada kandas di MK

Keempat pemohon prinsipal yg hadir secara langsung ataupun melalui kuasa hukumnya masing-masing menyampaikan dalil dalilnya atas dugaan pelanggaran yg dilakukan oleh penyelenggara maupun pasangan calon lainnya di hadapan hakim MK.

Sidang sengketa Pilkada Konkep & Konsel terjadwal pada 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB. Menyusul di hari yg sama, sidang sengketa pilkada Muna & Wakatobi dimulai pukul 17.00 WIB

Setelah para pemohon menyampaikan dalil-dalil & tuntutannya, di waktu berikutnya para termohon juga menyampaikan sanggahan atas dalil dalil para dari parapemohon.

Sehingga setelah mendengar keterangan pemohon & termohon, maka MK memutuskan tiga dari empat daerah yg menggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pilkada Konawe Kepulauan

Mahkamah Konstitusi menetapkan tidak berwenang mengadili permohonan yg diajukan oleh Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy – Muttaqin Siddiq.

Ketetapan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan orang hakim konstitusi lainnya, pada Senin (15/2) lalu di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah sudah mengerjakan klarifikasi kepada pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dengan kebenaran surat permohonan pencabutan yg ditandatangani oleh pemohon akan tetapi, lanjut Anwar, pemohon menyangkal kebenaran surat permohonan pencabutan tersebut.

Selain itu, pemohon menegaskan tidak mengenal orang yg bernama Adnis Tria Yuda Nugroho sebagaimana tercantum di dalam tanda terima penyampaian surat permohonan pencabutan tersebut. Mahkamah pun menyakini tanda tangan yg tertera diragukan keasliannya.

Anwar melanjutkan Mahkamah tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan. Namun setelah memeriksa secara seksama, menurut Mahkamah, objek permohonan yg diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara & Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Padahal sebagaimana tercantum dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), objek perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan yg signifikan & dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut.

Sebelumnya, pemohon menjelaskan proses tahapan penghitungan suara yg didapatkan oleh empat pasangan calon kepala daerah kabupaten Konawe Kepulauan tidak termuat dalam sistem daring.

Sistem daring tersebut dipakai untuk pencetakan & penerbitan bentuk model D sebagai berita acara & sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara yg memuat & mencantumkan data-data jumlah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 101 TPS yg ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebanyak 32 perkara sengketa pilkada di MK melaju ke pembuktian

Selain itu, Oheo mendalilkan adanya pelanggaran yg dilakukan oleh KPU & pasangan calon lainnya pada saat mengerjakan pengenalan pasangan calon dalam bentuk pertemuan & kampanye dengan melibatkan banyak orang lebih dari 50 orang.

Sehingga, hal tersebut melanggar protokol kesehatan tentang bahaya penangan penyebaran COVID-19. Lebih lanjut ia mengatakan, KPU & Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk aparat penegak hukum & pihak terkait Kabupaten Konawe tidak melarang atau menyuruh membubarkan kerumunan orang di lapangan.

Kabupaten Muna

Selain PHP Kabupaten Konawe Kepulauan, Mahkamah Konstitusi juga tidak melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) bupati & wakil Bupati Kabupaten Muna dengan sidang perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yg diajukan oleh pasangan calon Bupati & Wakil Bupati Muna nomor urut 2 LM Rajiun Tumada-La Pili.

Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan pada sidang pengucapan putusan yg dikutip dari akun youtube MK di Kendari, Selasa, membacakan bahwa Amar Putusan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sebelumnya, pemohon pada pokoknya mendalilkan sudah terjadi pelanggaran administrasi yg dilakukan termohon karena tidak mengerjakan verifikasi yg seksama kepada dokumen-dokumen persyaratan bakal calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, khususnya terkait dengan disparitas nama lengkap calon Bupati atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba.

Dalam pertimbangan hukum yg dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menegaskan persoalan mengenai disparitas nama calon Bupati atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba yg tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK, BB.2-KWK, KTP elektronik dengan yg tercantum dalam Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 1 Raha & Ijasah yg dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin (dokumen persyaratan pencalonan Bupati & Wakil Bupati), sesungguhnya merupakan persoalan yg sudah selesai.

KPU Kabupaten Muna (termohon) sudah mengerjakan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Bupati & Wakil Bupati sesuai dengan yg diatur dalam BAB III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon & Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran.

Selanjutnya, Penelitian & Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, dan/atau Walikota & Wakil Walikota.

Terhadap ketentuan tersebut termohon sudah mengerjakan pencocokan nama bakal calon Bupati yg tercantum dalam Formulir Model BB.1- KWK & Formulir Model BB.2-KWK dengan KTP elektonik & seluruh dokumen tersebut tertulis atas nama yg sama, yaitu La Ode Muhammad Rusman Emba.

Kata dia, kepada nama yg tertulis dalam Ijasah/STTB SMA 1 Raha & Ijasah Sarjana Teknik Universitas Hasanuddin yaitu tertulis atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung, Termohon sudah mengerjakan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha & Universitas Hasanuddin.

Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa adalah benar orang yg bernama La Ode Muhammad Rusman Untung adalah sama dengan orang yg bernama La Ode Muhammad Rusman Emba yg mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati & Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Saldi mengungkapkan Bawaslu Kabupaten Muna sudah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud pada 28 September 2020. Akan tetapi, lanjutnya, setelah dilakukan kajian kepada laporan tersebut ternyata tidak ditemukan pelanggaran kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Dihinggakannya, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat kepada permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yg berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, & Walikota di Mahkamah.

Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016.

Saldi menyampaikan sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 untuk dapat mengajukan permohonan, disparitas perolehan suara SLOTSHOPEE.COM pemohon & peraih perolehan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020 yakni paling banyak 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yg ditetapkan oleh KPU Bupati Muna.

Dipaparkannya, jumlah disparitas perolehan suara SLOTSHOPEE.COM Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 persen dikalikan 120.102 suara (total suara sah) sama dengan 2.402 suara.

Ia menyampaikan perolehan suara pemohon adalah 55.980 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.122 suara, sehingga disparitas perolehan suara SLOTSHOPEE.COM Pemohon & Pihak Terkait adalah 8.142 suara (6,78 persen) atau lebih dari 2.402 suara.

Sengketa Pilkada Konawe Selatan berlanjut ke pembuktian di MK, 3 Maret

Sebelumnya, pemohon mempersoalkan disparitas nama di dalam Ijazah & Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dengan e-KTP calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara & Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yg disahkan tanggal 16 Desember 2020.

PHP Wakatobi

Selain Konkep & Muna, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan tidak menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 yg diajukan oleh pasangan calon bupati & wakil bupati nomor urut 1 Ahrawi & Hardin Laomo.

Dikutip dari akun youtube MK di Kendari, Rabu, Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang yg digelar pada Rabu (17/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yg dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menanggapi dalil pemohon tentang ketidaksesuaian SLOTSHOPEE.COM jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah & tidak sah, dengan jumlah pemilih dalam DPT yg membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS, tidak terbukti & berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Wakatobi tidak ditemukan adanya laporan pelanggaran hingga dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

Selain itu, mengenai dalil adanya praktik politik uang & barang yg dibagi-bagikan kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan adanya pelanggaran politik uang & barang berdasarkan pembahasan perdana & pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi.

Dihinggakan Wahiduddin, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat kepada permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yg berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, & wali kota di Mahkamah.

Oleh karena itu, lanjut Wahidudin, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Sementara terkait kedudukan hukum Wahiduddin menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal tersebut karena semestinya disparitas selisih suara SLOTSHOPEE.COM pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar adalah 2 persen dari 61.838 suara (total suara sah) yakni 1.237 suara.

Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (pemohon) sebesar 29.901 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 31.937 suara, sehingga selisih perolehan suara SLOTSHOPEE.COM pemohon dengan pihak terkait sebesar 2.036 suara (3,3 persen) atau lebih dari 1.237 suara.

MK jelaskan kebijakan tak siarkan langsung sidang sengketa pilkada

Berdasarkan pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Oleh karena itu, lanjut dia, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi termohon & pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, pemohon mendalilkan beberapa pelanggaran yg dilakukan oleh penyelenggara dalam Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 SLOTSHOPEE.COM lain pelanggaran yg terstruktur, sistematis, & masif yg dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, PPS, PPK & KPU Kabupaten Wakatobi.

Kemudian diduga ada pembiaran oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajaran di bawahnya, semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara salah satu paslon.

Pemohon juga mempersoalkan tindakan termohon yg tidak dapat mempertanggungjawabkan surat suara pemilih DPPh & DPTb yg terbukti tidak memenuhi syarat serta intimidasi & ancaman kekerasan kepada pendukung pemohon yg dilakukan oleh regu dan/atau pendukung pihak terkait.

Dalam Petitumnya, pemohon menyampaikan supaya Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya & membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara & Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta memerintahkan Termohon untuk mengerjakan pemungutan suara ulang (PSU) di 240 TPS yg tersebar di 95 desa/kelurahan & di delapan kecamatan.

Tentang Penulis: Slot Online

Gambar Gravatar
Membawahi beberapa media infomasi online. Staff pada Grup operator label swasta terbesar yang menggunakan tulang punggung kami di ASIA. Rekam jejak yang terbukti selama lima tahun dan lebih dari 88 klien dengan basis klien terbesar dari jaringan multipemain.Bergabung bersama Thana.info dan rasakan apa itu game online masa depan. Kami memiliki semua alat yang diperlukan untuk mengungguli persaingan dan kami menyediakan kolaborasi ujung ke ujung untuk memastikan kemajuan bisnis yang berkelanjutan. Jangan lewatkan kesempatan ini dan bergabunglah dengan jaringan game online terbesar di Asia!